Buol, Derap News.com –
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah ( Sulteng) tetap berkomitmen melakukan penertiban, penyegelan, dan pembersihan tambang ilegal guna menjaga aturan daerah serta mencegah kerusakan lingkungan.
Aktivitas pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) memang menjadi masalah krusial karena merusak lingkungan, memicu konflik sosial, dan merugikan perekonomian negara hingga miliaran rupiah.
Tentunya keberhasilan penindakan aktivitas tambang ilegal sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Integrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait perlu diperkuat agar penegakan hukum dapat berjalan cepat.
Pertambangan ilegal ini bukan pelanggaran kecil. Harus dihadapi dengan langkah hukum yang tegas dan konsisten. Oleh karena itu, untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal. Penegakan hukum pun perlu digalakkan sebagai kunci dalam memutus rantai kejahatan yang telah merugikan negara. Demikian dikatakan Kasat Pol PP Kabuaten Buol Nasir Andi Maka kepada Media ini.
Ia menegaskan, Satpol PP harus lebih aktif dalam mengawal kebijakan daerah, sesuai dengan instruksi Pak Bupati untuk menertibkan dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal agar tidak ada lagi tambang ilegal di Kabupaten Buol.
“Sebab kegiatan tambang ilegal tersebut akan meninggalkan lubang-lubang galian raksasa yang tandus tanpa reklamasi, memicu tanah longsor, erosi, serta banjir,” tegasnya
Kasat menambahkan, dampak utama taambang ilegal, kerusakan lingkungan memicu banjir, struktur tanah rusak, hilangnya daya hisap air, hutan gundul serta pencemaran air akibat merkuri atau sianida. Selain itu Negara kehilangan penerimaan royalti dan pajak, dengan estimasi kerugian mencapai triliunan rupiah.
“Penambang sering menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang meracuni aliran sungai, sehingga warga mengalami penyakit kulit dan kehilangan sumber air bersih,” tutup Kasat