Buol, Derap News.com-
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Buol, bekerja sama dengan pemerintah pusat, tancap gas menyiapkan sejumlah skema dan program untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya membangun rumah subsidi, pemerintah pun akan menggencarkan renovasi rumah yang tidak layak huni.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Buol, Suleman Ain kepada Derap News.com menuturkan, pemerintah saat ini tengah mempercepat program bantuan rumah layak huni, khususnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada tahun 2026, anggaran untuk program bedah rumah/RTLH dinaikkan drastis, dengan target renovasi mencapai 400.000 hingga 2 juta satu unit rumah, yang menandakan komitmen kuat pemerintah pusat.
Pelaksanaan bedah rumah yang dibiayai pusat ini ditargetkan mulai berjalan pada April 2026. Prioritas diberikan kepada MBR yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terutama di daerah miskin, daerah terluar, dan wilayah dengan kesenjangan rasio perumahan tinggi.
“Fokus utamanya adalah merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan.
Program ini menargetkan ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buol,” ujarnya
Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Buol bersinergi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Bantuan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk meningkatkan akses perumahan layak huni bagi kelompok MBR.
Sejalan dengan komitmen tersebut, pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kemendagri menegaskan dukungannya agar program bantuan perumahan segera diimplementasikan secara merata di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Buol. Dukungan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan perumahan layak huni bagi kelompok MBR.
“Kami percaya, peningkatan akses perumahan yang layak akan memberi dampak positif, bukan hanya pada aspek sosial, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buol,” jelasnya.
Selanjutnya kata Kadis, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Regsosek serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.
Pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program bantuan rumah layak huni dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buol.
“Masyarakat disarankan untuk proaktif berkoordinasi dengan kepala desa/lurah setempat untuk memastikan data telah masuk ke aplikasi atau sistem usulan pusat agar bisa terjaring dalam program tahun 2026′”tutup Kadis Suleman Ain
