Berau, Derap News.com –
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan warga masyarakat meminta Pemkab Berau agar transparan terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)
Keberadaan CSR yang selama ini diberikan pihak perusahaan ke masyarakat, khususnya yang tinggal bersebelahan dengan lokasi kerja perusahaan dinilai tidak transparan. Sehingga, menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Diskusi ini mengemuka bahkan viral dalam digrup Whatsapp, Derap News.com. Tidak transparannya pengelolaan dana CSR melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Akun Whatsapp yang bernama Muhamad Idris dalam postnya menekankan, seharusnya pemerintah itu membuat satu pintu informasi kepada masyarakat mengenai pemberian CSR ini. Seperti apa sih CSR, apakah memberikan bantuan solar ke masyarakat sekitar perusahaan untuk kebutuhan listrik mereka juga termasuk CSR atau bagaimana agar masyarakat mengerti.
“Mereka ingin memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan, ujar Muhamad Idris
Selanjutnya kata dia apabila jika transparansi dalam pengelolaan dana ini tidak dijalankan, dapat muncul berbagai implikasi hukum, termasuk potensi penerapan sanksi pidana maupun administratif.
Dengan adanya transparansi, warga dapat memantau penggunaan dana sosial dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
“Pentingnya warga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana CSR tersebut, sehingga mereka dapat ikut memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien,” pungkas Muhamad
Sementara itu akun Whatsapp yang punya nama Mr. Welkom, dalam postnya mengatakan, Pemkab Berau harus dan wajib memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada nasyarakat tentang penggunaan dana sosial, termasuk asal-usul dana, perencanaan penggunaan, realisasi, dan pertanggungjawaban.
Karena untuk nencegah konflik kepentingan, sebab transparansi dapat mencegah program CSR tidak hanya menguntungkan pihak tertentu atau perusahaan besar saja.
Tentunya dengan adanya transparansi pemerintah masyarakat dapat memantau penggunaan dana sosial dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,” ungkapnya
Akun Whatsapp yang bernama, The Life Of Revolution dalam postnya menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Berau.
Ia menyatakan bahwa pengawasan yang ada saat ini belum berjalan maksimal.
“Kami melihat bahwa pengawasan terhadap dana CSR memang belum optimal.
Oleh karena itu, kami mendorong dinas-dinas terkait, terutama Dinas Penanaman Modal, agar benar-benar melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau,” jelasnya**** DN 01
