Berau, Derap News.com –
Proyek pembangunan ruang kelas baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan dari berbagai pihak.
Proyek dengan bandrol Rp 1, 6 miliar lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau tahun 2024 ini diduga belum selesai meski dana telah dicairkan.
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. SANGGAM BERKAH JAYA tersebut, belum rampung. Sampai saat ini progres pekerjaan diperkirakan berkisar 45 sampai 50 persen. Sejumlah item pekerjaan penting seperti plafon, lantai, dan pengecatan dilaporkan belum selesai, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi dan pengelolaan anggaran.
Proyek ini menyedot dana yang sangat besar, tetapi hasilnya jauh dari harapan. Bahkan, hingga penghujung tahun anggaran, banyak pekerjaan yang belum tuntas. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) melalui jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kelender. Dalam pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Agustus 2024 dan selesai 28 Desember 2024.
Sementara itu Kepala Sekolah SDN 002 Maluang kepada Derap News.com menuturkan, kondisi ruang kelas yang belum selesai membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Para siswa terpaksa belajar di ruang yang sempit dan kurang nyaman.
“Ini sangat memprihatinkan, karena anak-anak seharusnya belajar dalam lingkungan yang kondusif. Namun walaupun demikian untuk lebih jelas, silakan tanya langsung ke Dinas Pendidikan ” tutur Kepsek.
Ironisnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Berau memilih bungkam saat diminta klarifikasi oleh media ini.
Sikap bungkam ini hanya menambah kekecewaan masyarakat, yang merasa diabaikan. Keengganan pengguna anggaran memberikan penjelasan memperkuat kecurigaan publik.
Desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan semakin kuat. Masyarakat meminta pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Berau untuk segera mengusut tuntas kasus
dugaan mangkrak proyek tersebut. Jika terbukti benar, hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara. Mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat dan seharusnya dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Sangat penting agar pihak terkait segera memeriksa langsung di lapangan. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana yang merugikan pendidikan anak-anak kita,”tegas sumber yang minta identitasnya dirahasiakan
Dikatannya, kasus ini menjadi cerminan, buruknya pengelolaan proyek pemerintah dan minimnya pengawasan. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang mengorbankan kualitas pendidikan
“Aparat penegak hukum, segera mungkin melakukan penyelidikan siapa saja oknum pejabat dan oknum pokmas yang terlibat patut di duga dalam persekongkolan tersebut,” pungkasnya
Laporan: EDDYSON Berau
