Tanjung Redeb, Derap News.com –
Proyek Pembangunan Gedung Intalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Rivai di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan anggaran fantastis sekitar Rp105 miliyar kini menuai sorotan publik yakni, fisik sudah habiskan anggaran Rp70 miliar dan alkes Rp35 miliar.
Sumber resmi yang tidak ingin namanya disebutkan, kepada Derap News.com menuturkan, diduga telah terjadi pemufakatan jahat terkait dana BLUD tersebut, baik APH maupun pejabat pemerintah yang ada dinegeri ini. Dugaan tersebut berdasarkan indikasi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Dana Kas BLUD.
Tindakan ini telah merugikan keuangan daerah serta bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami menilai ada indikasi kuat bahwa proses pengelolaan dana kas BLUD tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, hingga berpotensi merugikan keuangan negara/daerah. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lebih tinggi yakni KPK ataupun Kejagung karena dituding APH yang ada masyarakat tidak percaya alias diduga ada keterlibatan,” tegasnya
Dia menyebut, fenomena ini membentuk sebuah lingkaran setan yang saling menguatkan antara korupsi dan transparansi. Ketika korupsi sudah merajalela, proses penerapan transparansi menjadi semakin sulit.
Di sisi lain, tanpa transparansi yang memadai, korupsi terus berkembang tanpa kendali. Keterbatasan transparansi membuat masyarakat tidak memiliki alat yang efektif untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat yang terlibat dalam penyimpangan tersebut
“Saya menilai bahwa dugaan ini mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda nasional,” sebutnya.
Oleh karena itu, Dia mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, untuk turun langsung menyelidiki dan mengusut tuntas penyimpangan dana BLUD tersebut. Karena diduga telah terjadi pemufakatan jahat, dilakukan secara sistematis dengan melibatkan sejumlah pihak. Termasuk oknum pejabat pemerintah bahkan APH yang ada negeri ini.
“Mendesak KPK dan Kejagung untuk mencari dan mengusut tokoh intelektual atau dalang di balik kasus penyimpangan tersebut. Ada dugaan, dalam kasus ini keterlibatan oknum pejabat Pemerintah dan APH,
“Yang kumaksud adalah untuk bisa mengetahui bahwa kasus itu dilakukan secara sistemik. Sehingga ke depannya bisa dilakukan mitigasi risiko layanan. Untuk terus mengembangkan kasus tersebut hingga berhasil menangungkap seluruh pihak yang terlibat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen moral dan ideologis dalam mengawal uang dan kepentingan rakyat, dirinya mendesak serta dan mendorong KPK dan Kejagung RI agar segera melakukan penyelidikan secara transparan dan menyeluruh terhadap direktur RSUD beserta jajarannya.
“Ini bukan hanya soal uang negara, terlebih soal kepentingan dan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Jangan sampai rakyat yang sakit harus menanggung beban akibat perilaku para oknum tidak bertanggung jawab,’ jelasnya
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan mengajak seluruh elemen masyarakat serta untuk bersatu melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” tuntasnya.
Menanggapi soal itu, Dirut RSUD Jusrammembenarkan yakni, fisik RSUD Rp70 Miliyar dan Alat kesehatan Rp35 miliar, Rp 105 miliar.
Ketika ditanya dugaan keterlibatan oknum pejabat Berau, dan oknum DPRD Berau serta APH, mengatakan, RSUD sebagai layanan masyarakat tentunya melibatkan semua unsur untuk berdiskusi dan menerima masukan serta informasi mulai dari masyarakat, akademisi, pejabat dan yang lainnya sesuai dengan kapasitasnya termasuk tentang regulasi.
“Semua unsur dilibatkan pak, hal ini untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran,” tutupnya Rabu (16/7/2025)
