Tanjung Selor, Derap News.com –
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyampaikan keprihatinan yang serius terhadap dugaan hilangnya barang bukti narkotika jenis sabu seberat 12 kilogram di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara).
Menurut Ketua Cabang GMKI, Michael Peristiwa ini menjadi pukulan telak terhadap kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum, serta mencoreng komitmen negara dalam pemberantasan narkotika, khususnya di wilayah perbatasan.
Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan sangat rentan dijadikan jalur masuk narkotika internasional. Ketika aparat lokal justru lalai atau terlibat, maka masyarakat kehilangan harapan terhadap keadilan. Maka GMKI menyerukan agar Kapolda Kaltara menyampaikan kebenaran secara terbuka dan transparansi dalam upaya pemantauan kasus hilangnya sabu seberat 12 kg.
“Kami memandang bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa atau sekadar ulah oknum. Hilangnya sabu dari ruang tahanan Polda, yang kemudian disebut telah diganti dengan tawas , menunjukkan adanya indikasi serius penyimpanan sistematik dalam pengelolaan barang bukti,” ujarnya
Di Katakannya, sungguh miris insiden semacam ini terjadi, babuk sabu bisa hilang di tangan aparat maka dampaknya bisa sangat serius, menyebabkan hukum seolah lumpuh dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta pemerintah menurun. Hal ini menciptakan ruang bagi ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang semakin merajalela.
Masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi ketika melihat ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalamnya.
“Michael menekankan bahwa dalam kurun waktu satu minggu khusus ini tidak dapat di selesaikan maka kami akan menggelar aksi demonstrasi turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap kapolda kalimantan utara dan dalam hal ini kami menuntut kapolda kaltara dicopot dari jabatannya,” tegasnya
Michael menyebut, GMKI berdiri bersama masyarakat Kalimantan Utara dalam menuntut kebenaran dan keadilan atas insiden ini.
Penegakan hukum yang baik, adil, dan konsisten merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa APH memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang cukup agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
“Masyarakat cenderung tidak patuh pada hukum jika mereka melihat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten. Hal ini dapat memicu munculnya pelanggaran hukum yang lebih luas dan sistematis,” jelas Michael
Selanjutnya Michael, meminta kepada Bapak Kapolri untuk turun langsung menyelidiki dan mengusut tuntas soal hilangnya Babuk 12 Kg di Polda Kaltara.
“Karena diduga ada permainan oknum yang berkepentingan yang sengaja menghilangkan barang bukti tersebut. Olehnya kami meminta kepada Kapolri untuk menindak tegas anggotanya jika terlibat tanpa pandang bulu,” pungkas Michael
